DPR usul RUU PKS dihapus dari Prolegnas

Ilustrasi. Dok: mojok.co

Jakarta, Talamedia.id – Baleg menganggap pembahasan RUU PKS masih cukup sulit, sehingga diusulkan agar dihapus dari Prolegnas 2020.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) hendak dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 karena picu polemik di antara perempuan.

Ia menilai keputusan Komisi VIII DPR RI itu sudah tepat karena polemik itu telah berlangsung cukup lama.

“Menurut kami itu juga apa yang diusulkan juga rasional karena RUU PKS ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga,” kata Dasco kepada wartawan dilansir dari CNN Indonesia.

Meski begitu, dia mengatakan pencabutan keputusan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 belum final. Sebab, ini baru saja diajukan oleh Komisi VIII DPR RI sebagai pembahas.

Nantinya usulan itu akan dibawa ke dalam rapat antara DPR RI dengan pemerintah pada Kamis (2/7). Rapat itu akan memutuskan nasib pembahasan beberapa RUU yang diusulkan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020, termasuk RUU PKS.

“Apabila hal ini disepakati, maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU kemudian seperti beberapa RUU lain kemudian nanti akan dikeluarkan,” tuturnya.

Dikutip dari tirto.id, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, komisinya sudah mengirim surat ke Baleg DPR RI sejak Maret lalu bahwa mengusulkan pencabutan dua RUU dari Prolegnas Prioritas 2020.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit,” kata Marwan.

Probo Agung Laksono
Reporter