Aliansi Mahasiswa Berdemo Menolak Pengesahan RUU KUHP dan Revisi UU KPK

Sejak hari Kamis (19/09/19) sampai hari ini, aliansi mahasiswa gabungan dari beberapa kampus yang berasal dari sejumlah daerah, melakukan demonstrasi atas pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan gedung DPR.

Dilansir dari Detik.news, reporter Lusiana Mustinda melaporkan bahwa, aksi demostrasi ini digelar oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus seperti ITB, Trisaksi, Unindra, Stiami, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanegara, UPI, STMT Trisakti, dan UI kompak berdemo.

Mereka mewarnai aksinya yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto depan kompleks parlemen itu dengan beragam spanduk bertuliskan ‘Stop Intervensi KPK’ hingga ‘Mahasiswa Bersama KPK’ hingga menyanyikan yel-yel yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK.



Mereka menganggap regulasi yang akan disahkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini.

“DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat,” ujar salah seorang mahasiswa dari atas mobil komando dikutip dari CNN Indonesia.

Secara bergantian, perwakilan mahasiswa dari Universitas Indraprasta, Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramidana, dan Universitas Moestopo berorasi mengkritik sikap DPR dan pemerintah.

Adapun beberapa poin yang dihasilkan dari mediasi antara para mahasiswa dengan Sekjen DPR.

  1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.
  2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.
  3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.
  4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Meskipun audiensi selesai, para mahasiswa tetap dan akan menuntut agar aspirasi mereka dipenuhi oleh pemerintah.