Jokowi Tolak Usulan Anies Terapkan Lockdown Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO/Dewanto Samodro/wsj.

Bandung, Talamedia.id – Istana Kepresidenan menolak permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta. Penyebabnya, Presiden Joko Widodo lebih memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial dengan skala.besar.

“Tidak diterima, itu otomatis ditolak,” kata juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. Fadjroel menjawab pertanyaan apakah permintaan karantina wilayah Jakarta ditolak setelah Jokowi mengumumkan akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar seperti ditulis CNBCIndonesia.

Kendati demikian, menurut Fadjroel, pemerintah daerah masih bisa menerapkan isolasi terbatas di wilayahnya. Isolasi itu diberlakukan di tingkat RT/RW atau desa.



“Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh pemda dengan istilah isolasi terbatas. Ada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dengan kebijakan gubernur, misalnya. Tapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan Presiden. Tapi Presiden tidak mengambil karantina wilayah,” ujarnya.

Selain itu, PP Karantina Wilayah, yang sebelumnya disebut tengah disiapkan pemerintah, juga tak dibahas dalam rapat terbatas. Rapat tersebut hanya membahas mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan aturan mengenai mudik.

“Otomatis sekarang tidak dibahas. Yang tadi dibahas PSBB pendisiplinan hukum saja, kemudian yang kedua dibahas tadi tentang keppres dan inpres mengenai mudik Lebaran,” kata Fadjroel.

Karantina Wilayah Jakarta diragukan

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengirim surat ke pemerintah pusat. Surat itu berisi permintaan memberlakukan karantina wilayah di Jakarta. Adanya surat itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud mengatakan surat itu tertulis tanggal 28 Maret dan diterima 29 Maret 2020.

“Ya, suratnya bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020, diterima tanggal 29 Maret 2020 sore, isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu,”ujar Mahfud.

Sementara itu sebelum keputusan presiden untuk tidak melakukan lockdown diumumkan, Polda Metro Jaya menyatakan sudah siap menerapkan skema keamanan khusus jika pemerintah memutuskan untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown di DKI Jakarta. Skema sudah dibuat hanya tinggal diterapkan.

“Polisi sudah siap. Apa dan siapa berbuat apa. Masing-masing polres apa yang harus dia lakukan, di bawah kendali polda, ini lah yang akan kita lakukan dalam simulasi ini,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (30/3) seperti dikutip dari CNN.

Yusri menjelaskan bahwa rencana skema keamanan itu dibuat sebagai bukti bahwa Polda Metro Jaya selalu mengamati perkembangan situasi di tengah pandemi corona. Terutama mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

(rtp)