Penundaan RKUHP Tidak Menjamin Sejumlah Pasal ‘Penjegal’ Demokratisasi Dieliminasi


Jakarta, Talamedia — Presiden Jokowi telah meminta DPR agar menunda pengesahaan RKUHP yang rencananya akan disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa mendatang (24/09/2019). Lewat keterangan pers Jumat (20/09) di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi berasalan bahwa penundaan itu harus dilakukan karena banyak pasal yang secara substantif masih butuh pendalaman lebih lanjut.

Keputusan penundaan pengesahan RKUHP itu diakui sebagai hasil cermatan atas perkembangan pembahasan RKUHP, juga atas masukan berbagai kalangan masyarakat yang berkebaratan dengan rancangan RKUHP tersebut.

Sejumlah kalangan mengapresiasi langkah tersebut. Namun, penundaan pengesahaan RKUHP tidak bisa menjamin pembatalan pasal-pasal yang dinilai mempersempit ruang demokrasi.

Pasal-pasal yang selama ini menjadi polemik serta memicu beragam aksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat tetap mungkin disahkan oleh DPR RI periode berikutnya. Penundaan tidak berarti menghilangkan ancaman. Sejumlah pihak menilai ini hanya siasat pemerintah untuk meredam gejolak publik.



“Ini menjadi upaya pemerintah untuk meredam gejolak di tingkat publik sehingga pemerintah punya waktu untuk berpikir, mengavaluasi,” Arya Fernandes, peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jumat (20/9) petang, kepada CNN Indonesia.

Sejumlah aturan dalam RKUHP ditentang oleh masyarakat. Aksi geruduk DPR dan dan penyampaian mosi tidak percaya yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, pada Kamis (19/09) lalu di depan Gedung DPR RI, Jakarta, menjadi contoh gejolak publik yang terjadi.

Berbagai Polemik terkait pegesahan Rancangan Undang-undang di DPR akhir-akhir ini disinyalir ikut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Jokowi. Terlebih setelah disahkannya revisi UU KPK menjadi undang-undang.

“Presiden memahami hal itu [pro dan kontra]. Jadi apa yang dilakukan sekarang adalah isyarat dia untuk mengevaluasi kembali sikap pemerintah terkait RKUHP,” ujar Arya.

Arya menambahkan, Jokowi mungkin saja menarik sejumlah pasal yang memicu polemik. Namun, itu mesti dikaji lebih lanjut bersama DPR dalam rapat konsultasi lanjutan.

Senin (23/09) nanti, DPR akan membicarakan usulan pemerintah terkait penundaan pengesahan RKUHP lebih lanjut dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Saran ICJR, Bentuk Komite Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam rangka untuk memastikan penunandaan pengesahaan RKUHP ini agar berbuntut pembatalan poin-poin yang mengancam demokratisasi, Institute for Criminal Reform (ICJR) menyatakan haruslah ada langkah lanjutan dari Presiden Jokowi.

Langkah yang ICJR sarankan adalah dengan membentuk komite untuk membahas RKUHP. Komite tersebut harus melibatkan elemen masyarakat, termasuk akademisi dan ahli dari seluruh bidang yang terkait. ICJR menyebutnya Komite Ahli Pembaharuan Hukum Pidana.

“Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam pemerintahan ini supaya selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujar Anggara, Direktur Eksekutif ICJR, Jumat (20/09), sebagaimana dikutip dari CNN.

Sejumlah poin dalam RKUHP memang menjadi alasan kuat bagi masyarakat sipil untuk merasa takut. Setidaknya ada 10 pasal yang selama ini dianggap berpotensi ‘menjegal’ kehidupan demokrasi di Indonesia.

Beberapa pasal itu misalnya pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; pasal 241 tentang penghinaa pemerintah; pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, lebih khusus menyoroti pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Seperti dilansir dari CCN, menurut Ujang, aturan itu bisa dijadikan dalil pemerintah untuk mematikan perlawanan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Pasal penghinaan presiden ini adalah takutnya menjadi pasal karet, nah takutnya digunakan oleh penguasa atau para penegak hukum untuk membungkam orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintah atau presiden,” pungkas Ujang.

(muh/muh)