DPR Akan Bahas Penundaan RKUHP di Bamus


Jakarta, Talamedia.id — Lewat keterangan pers Jumat kemarin (20/09/2019), di Istina Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Himbauan ini disampaikan Presiden setelah menimbang masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RKUHP. Ia menambahkan, agar revisi KUHP bisa diperdalam kembali oleh DPR RI periode berikutnya.

“Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.

Secara resmi, Presiden telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan permintaan penundaan RUU KUHP tersebut kepada pihak DPR. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM diminta agar menjaring kembali masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan RKUHP.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan membahas keputusan Presiden Jokowi Widodo itu di Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin mendatang (23/09). Langkah ini diklaim Bambang sebagai bukti bahwa DPR bersedia mendengar dan memperhatikan keinginan kalangan masyarakat yang menolak pengesahan RKUHP.



“Semua fraksi di DPR RI saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah bicara kepentingan rakyat. Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/09) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus,” ujar Bambang, dikutip dari CCN.

Bambang Soesatyo berjanji, DPR akan menyempurnakan pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah, seperti pasal terkait kumpul kebo, kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan beberapa pasal lainnya.

Ia pun mengakui bahwa Revisi KUHP ini mendapat tekanan besar dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan dari negara-negara Eropa, terkait LGBT.

“Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak ingin adanya pelarang LGBT dalam KUHP kita,” kata Bambang.

Bambang menjamin DPR akan selaras dengan keinginan Pemerintah dan masyarakat untuk menunda pengesahan RKUHP. Namun, secara resmi penundaan pengesahan RKUHP ini akan diputuskan berdasarkan pada hasil Rapat Bamus DPR.

“DPR akan berusaha sejalan dengan keinginan Pemerintah dan masyarakat untuk menunda pengesahan RKUHP. Bagaimana kelanjutan pegesahan RUU ini, kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Rapat Bamus DPR senin depan untuk kami minta masukan dari fraksi,” pungkasnya, dikutip dari CNN.

Rencananya, RKUHP yang telah disepakati oleh Kemenkumham dan DPR akan disahkan pada rapat paripurna Selasa depan (24/09/2019). Namun, pengesahan RKUHP ini ditentang banyak pihak. Pasalnya, sejumlah aturan baru dalam RKUHP justru dinilai mengancam demokrasi di Indonesia. Misalnya, mempersempit kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berpotensi menjegal kebebasan pers.

Sejumlah pihak menilai RKUHP ini merupakan langkah mundur, kembali menuju Orde Baru. Bahkan lebih parah, RKUHP dianggap menghimpun sejumlah aturan yang lebih buas daripada hukum penjajah.

(muh/muh)