DPR Usulkan mengenakan Pajak Produk Pastik

Menteri Keuangan Indonesia mengusulkan tugas baru untuk minuman manis, kendaraan yang mengeluarkan karbon dioksida dan kantong plastik, untuk mengendalikan konsumsi produk-produk di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Foto: Istimewa

Talamedia.id, Bandung – DPR RI mengatakan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak berbagai produk plastik daripada yang diusulkan. Tetapi menunda rencana pemerintah untuk memungut minuman manis dan polusi kendaraan.

Pemerintah pada awalnya mengusulkan untuk mengenakan pajak cukai pada kantong plastik, minuman manis dan kendaraan mengeluarkan karbon dioksida. Hal itu untuk mencegah penggunaannya, memotong limbah dan mengurangi polusi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

Proposal pemerintah datang ditengah pengumpulan pajak yang lemah setelah ekonomi tumbuh pada laju paling lambat dalam tiga tahun pada 2019. Indonesia mengalami kekurangan pendapatan hampir $ 15 miliar tahun lalu karena laba perusahaan yang lemah dan penurunan ekspor.



Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “setelah sidang parlemen, ia harus mendesain ulang kebijakannya. Persetujuan anggota parlemen adalah berbagai produk yang lebih luas daripada diminta semula”, dikutip dari reuters.com.

Proposal awal adalah untuk mengenakan pajak cukai 200 rupiah per kantong pada pengangkut plastik, pertama kali ajukan ke parlemen pada 2017. Retribusi semacam itu dapat mengurangi separuh konsumsi kantong plastik Indonesia menjadi 53.533 ton per tahun, katanya.

“Kami akan mempertimbangkan semua aspirasi yang masuk karena kami tidak ingin membuat banyak beban dalam kondisi ekonomi yang lemah saat ini,” kata Indrawati kepada wartawan setelah sidang.

Cina Pembuang Sampah Plastik no.1

Hanya China, menurut laporan Jurnal Science pada 2015, membuang lebih banyak sampah plastik ke laut daripada Indonesia. Negara kepulauan dengan 260 juta orang.

Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Industri Plastik Indonesia menolak langkah parlemen, dengan sekretaris jendralnya, Fajar Budiyono, menyarankan pemerintah seharusnya menerapkan tugas hanya pada barang-barang plastik impor.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menghadiri Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Convention Center di Hanoi, Vietnam 12 September 2018. Foto: REUTERS / Kham

“Akan sangat sulit untuk menerapkan cukai pada produk akhir yang terbuat dari plastik … Terlalu banyak pemain kecil,” kata Budiyono, seraya menambahkan bahwa dia memperkirakan penyelundupan produk plastik akan meningkat.

Indrawati juga meminta untuk memungut pajak mulai dari 1.500 rupiah hingga 2.500 rupiah per liter pada minuman manis untuk mengendalikan kenaikan tingkat diabetes dan obesitas, yang terus meningkat di Indonesia selama dekade terakhir.

Indonesia Komsumen dan Pemakai Produk Plastik Terbesar di Dunia

Sekitar 2% orang Indonesia berusia 15 tahun ke atas menderita diabetes pada tahun 2018, naik dari 1,1% pada tahun 2007, sementara jumlah orang dewasa yang mengalami obesitas naik dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 21,8% pada tahun 2018.

Usulan lain adalah untuk mengenakan bea pada kendaraan baru yang mengeluarkan karbon dioksida sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan polusi.



Parlemen ingin menteri keuangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rencana untuk menerapkan cukai pada minuman dan kendaraan manis, kata Dito Ganinduto, ketua komisi keuangan parlemen.

Total pendapatan tambahan yang diharapkan dari proposal asli Indrawati per tahun fiskal adalah 23,56 triliun rupiah ($ 1,72 miliar).

Dilansir dari Irandaily.com, Ketua Asosiasi Makanan & Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan proposal itu akan mendongkrak harga dan melukai daya beli masyarakat.

“Pada dasarnya, tidak ada data yang menunjukkan penerapan cukai akan mengurangi risiko penyakit tidak menular dan obesitas, jika itu niatnya,” katanya kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa ia akan melobi menentang langkah itu.

Probo Agung Laksono
Reporter