Jajaran Kemhub Perlu Dukung Kerja Menteri Perhubungan

Michael Umbas bersama Presiden Jokowi. Foto: Ist

Jakarta, Talamedia.id – Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas berharap jajaran Kementerian Perhubungan (Kemhub) dapat mendukung kerja Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS). Lingkaran internal BKS semestinya dapat memberikan data informasi yang komprehensif.

Dikutip dari Berita Satu, Michael menuturkan BKS baru sembuh dari Covid-19. Sekarang saja masih dalam pemulihan dengan hanya berkegiatan tiga jam per hari. Tetapi karena keinginan kerja begitu tinggi, lanjut Michael, BKS langsung aktif. Michael mendoakan BKS bisa menjani masa pemulihan secara optimal. Selama BKS dirawat, demikian Michael, tentu ada informasi-informasi yang terlewatkan.



“Ini menjadi tugas lingkaran Menhub untuk feeding informasi yang tepat dan akurat. Tujuannya agar Pak BKS betul-betul mengikuti perkembangan. Jajaran Kementerian Perhubungan, terutama staf terdekat mestinya lebih paham cara mendukung kerja Pak BKS. Jangan biarkan Pak BKS dijebak isu-isu tertentu yang kesannya berbenturan dengan presiden,” kata Michael dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Michael pun menyebutkan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Pak BKS sudah sampaikan siapapun tidak pulang kampung dan mudik selama pandemi Covid-19. Hanya saja beberapa sektor dikecualikan antara lain pejabat negara, kedutaan, hingga aparat penegak hukum. “Tetapi tetap diatur dengan harus menyertakan surat rekomendasi atau surat tugas dari instansi terkait. Suatu kekeliruan kalau ada anggapan pernyataan Pak BKS tidak sejalan dengan Presiden Jokowi (Joko Widodo),” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi berharap seluruh pihak dapat jernih menyikapi pernyataan BKS. “Tetap saja ada pembatasan terhadap moda transportasi yang dibuka kembali. Jadi sekali lagi enggak ada bahwa statement Pak Budi bertolak belakang dengan Pak Presiden. Tetap mudik enggak dibolehkan. Enggak ada yang perlu diperdebatkan,” kata Dedy.

Menurut Dedy, BKS hanya menindaklanjuti Surat Edaran dari Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Pak BKS hanya menjelaskan yang dimaksud dengan penumpang, lalu moda transportasi yang dibolehkan berjalan dan untuk kepentingan apa. Tidak ada yang bertentangan dengan statement Presiden. Tetap saja Pak BKS katakan mudik dilarang,” tegas Dedy.

Dedy menyebutkan hanya saja kan mesti dijelaskan. Aturan moda transportasi kan dikeluarkan Menhub. “Supaya tidak rancu, maka Pak Budi memperjelas saja. Misal penumpang siapa? Oh untuk pertahanan dan keamanan, percepatan penanganan Covid-19, kematian atau ada anggota dewan kunker, kan pakai penerbangan. Maskapai enggak akan layani kalau masih berpegang pada larangan sebelumny,” katanya.