Jokowi Rencanakan Darurat Sipil, Apa Artinya?

Presiden Jokowi rencanakan penerapan status darurat sipil untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Foto: instagram.com/jokowi

Bandung, Talamedia.id – Presiden Joko Widodo berencana menerapkan status darurat sipil dalam mencegah penyebaran Covid-19. Ia meminta physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi yang disertai dengan kebijakan darurat sipil.

“Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tutur Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3).

Dilansir dari kompas.com, ia meminta jajarannya segera menyiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika darurat sipil benar akan diberlakukan, ia meminta agar apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka.



Sebagai landasan hukumnya, pemerintah sendiri diketahui akan menggunakan tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.

Darurat sipil adalah isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959. Penetapan status darurat sipil dapat dikeluarkan dalam tiga kondisi. Pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam.

Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun. Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Darurat sipil adalah isi Perppu No. 23 Tahun 1959.

Darurat sipil hanya diumumkan dan dikuasai oleh presiden atau panglima tertinggi angkatan perang selaku penguasa darurat sipil pusat. Sedangkan penguasa darurat sipil daerah harus mengikuti arahan penguasa darurat sipil pusat.

Penguasa darurat sipil berhak membuat ketentuan yang membatasi pengadaan rapat umum, pertemuan umum, bahkan arak-arakan pun harus dilakukan dengan izin tertentu. Selain itu, penguasa darurat sipil juga diperbolehkan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian tiap orang yang mencurigakan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018, dalam kondisi wabah yang terus meluas, setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah diberlakukan karantina wilayah.

(nrl)