Ali Ngabalin: Mahasiswa Jangan Ancam Presiden Soal Perpu


Jakarta, Talamedia— Menurut keterangan Dino Ardiansyah, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, mahasiswa mendesak presiden untuk menerbitkan Perpu KPK paling lambat 14 Oktober nanti, bila tidak mahasiswa bakal kembali turun dengan jumlah yang lebih banyak.

Menanggapi desakan mahasiswa tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, meminta agar mahasiswa tidak memberikan ultimatum semacam itu kepada presiden. Ngabalin menilai hal itu tidak baik. Menurutnya, penerbitan perpu merupakan hak prerogatif presiden.

“Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus,” kata Ngabalin, Jakarta, kemarin (04/10/2019), seperti dilaporkan Tempo.

Mahasiswa diminta untuk menggunakan hati nurani dan pikiran ketika berdiskusi, bukan emosi. Ia menambahkan, Presiden Jokowi masih menimbang usulan perpu tersebut.



Presiden sampai saat ini belum memutuskan akan menerbitkan perpu atau tidak. Jokowi dikatakan masih mendengarkan masukan dari banyak pihak. Oleh karenanya, Ngabalin meminta agar semua pihak memberikan ruang dan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan usulan penerbitan perpu secara matang. Tidak tergesa-gesa. “jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, kasih ruang dan waktu,” tutur Ngabalin.

Senada dengan mahasiswa, Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menjadi pihak yang juga mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK. Alsannya, keadaan sudah genting. Pukat UGM berpendapat pengesahan RUU KPK oleh DPR menjadi penyulut gelombang demonstrasi mahasiswa di Tanah Air sehingga suasana saat ini menjadi gegar.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai Jokowi justru mulai ragu-ragu mengeluarkan Perpu KPK. Sikap Jokowi kini dianggap berbeda dengan sikap yang ia tunjukan di depan 41 tokoh cendekiawan dan budayawan di Istana Negara pada 26 September lalu. Bivitri menduga keraguan itu tak terlepas dari suara-suara sumbang tentang pemakzulan presiden jika sampai Perpu KPK itu terbit.

(muh/muh)