Jokowi dalam Pusaran Suara Koalisi, Ultimatum Mahasiswa, Hingga Isu Pemakzulan

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berdemonstrasi di depan
gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019),
Jakarta Post/Anggie Angela

Keputusan Jokowi untuk menerbitkan Perpu KPK atau tidak, menjadi hal yang kini dinanti banyak pihak. Sebagai hak prerogratif presiden, nasib perpu berada di ujung jari Jokowi. Presiden dikabarkan tak mau gegabah dan tergesa memutuskan hal tersebut.

Ia kini dikabarkan sedang menimbang dengan hati-hati segala masukan yang datang dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah tokoh cendekiawan dan budayawan sempat diundang ke Istana Negara untuk membicarakan hal ini. Akan tetapi, sebagian pihak malah menilai Jokowi mulai ragu-ragu.

Di sisi lain, desakan kembali datang dari mahasiswa. Jokowi telah diultimatum. Penerbitan Perpu KPK jatuh tempo pada 14 Oktober nanti, jika perpu tak kunjung terbit mahasiswa mengancam akan kembali ‘turun palagan’ dengan aksi yang jauh lebih besar.



Sementara itu, parpol-parpol yang awalnya seolah “segendang sepenarian” untuk buru-buru menghesahkan RUU KPK, kini terlihat tidak kompak.

Oposisi setuju penerbitan perpu dan meminta Jokowi mendengar suara rakyat. Pihak koalisi mendesak Jokowi untuk tidak mengeluarkan perpu, serta tutup telinga bagi suara “para pembisik” yang menghendaki Perpu KPK.

PDI Perjuangan, partai pengusungnya, menjadi yang paling teriak menolak penerbitan perpu.

Yang terakhir, “isu sumbang” juga sempat keluar dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurutnya, presiden bisa-bisa dimakzulkan bila sampai hati menerbitkan perpu.

Teriakan Koalisi atau Bisikan Oposisi?

Bambang Wuryanto, Ketua Partai PDI Perjuangan, tegas menyebut bahwa Jokowi tidak menghormati DPR jika sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK.

Tokoh lainnya, Arteria Dahlan, Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP, meminta presiden untuk tidak perlu mendengar pihak-pihak yang disebutnya sebagai “para pembisik”.

“Jangan sampai Presiden terjebak melakukan perbuatan inkunstitusional,” tutur Arteria di Kompeks Parlemen, Senayan, Senin lalu (30/9/), dikutip dari Tempo.

Opsi lain coba disarankan oleh PKB. Menurut Imanulhaq, Anggota Dewan Suro PKB, Jokowi cukup mempersilakan pihak-pihak yang masih berkeberatan dengan UU KPK yang baru untuk melakukan judicial review ke Mahkama Konstutusi. Maka, tidak perlu membuat perpu.

“PKB menghormati eksistensi KPK, tapi kami meminta Presiden mempertimbangkan, tidak perlu mengeluarkan perpu,” jelasnya.

Suara dari kursi seberang terdengar berbeda. Misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Jokowi agar mengindahkan suara publik untuk menerbitkan Perpu KPK.

“Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar. Karena saya kira ini sebuah aspirasi yang sekarang jadi perhatian publik,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin lalu, (30/9).

Dorongan ke arah yang sama disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Aki Sera, “Prinsipnya, kami mendukung gerakan mahasiswa agar Pak Jokowi mengeluarkan Perpu UU KPK. Tidak ada pelemahan pada KPK”.

Partai yang mulanya begitu mesra ketika pengesahan RUU KPK, kini justru seperti ‘pisah ranjang’ dalam menyikapi usulan penerbitan Perpu KPK. Sejumlah partai oposisi berbalik badan, setuju dengan mahasiswa bahwa telah terjadi pelemahan KPK.

Cukup beranikah Jokowi untuk mengeluarkan perpu dan berhadap-hadapan langsung dengan partai koalisi, partai pengusungnya, PDIP, yang jelas-jelas menolak keras penerbitan perpu?

Perpu atau Aksi? Jokowi, Ditodong Ultimatum dan Desakan Aksi

Rentetan aksi penolakan RUU KPK telah memakan korban jiwa, ratusan orang yang terluka, serta ratusan lainnya ditangkap. Namun, aksi belum mau selesai. Bahkan, dijanjikan akan lebih besar jika pada tanggal 14 Oktober nanti Jokowi belum juga mau mengeluarkan Perpu KPK.

Hal ini disampaikan Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, ketika menyambangi kantor Kepala Staf Kepresidenan, bersama sejumlah perwakilan mahasiswa lainnya, Kamis lalu (3/10).

Dino berharap, Jokowi mau untuk membuka dialog dengan mahasiswa secara terbuka. Ia mendesak negara agar mengadakan jajak pendapat dengan mereka.



Meski isu yang berkembang menyebutkan gerakan mahasiswa kini mulai terburai, Dino berani menyanggah asumsi itu. Dalam hal ini, Dino yakin gerakan mahasiswa secara substantif masih solid, tuntutannya masih sama, yaitu menolak pelemahan KPK sebagai perpanjangan dari amanat reformasi untuk memberantas korupsi.

Dino menambahkan bahwa ini bukan soal aksi yang terpecah-belah, akan tetapi mengenai keberagaman cara. “Kita tetap solid, yang ingin kami sampaikan ini hanya cara,” pungkasnya.

Bila melihat serangkaian gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan hari, baik di Ibu Kota atau daerah-daerah lainnya, yang bahkan sampai melibatkan aktor baru anak STM, hingga berbagai lapisan masyarakat umum, maka ancaman ini bisa jadi bukan kabar angin belaka.

Jika sampai tanggal 14 perpu tak kunjung terbit, aksi mungkin akan kembali digelar di jalanan. Lalu, sederet tindakan represif aparat, daftar korban luka, penangkapan, atau bahkan jumlah korban jiwa, mungkinkah pula akan bertambah?

Jokowi bukan Gus Dur

Rabu lalu (2/10), di Senayan Jakarta, Surya Paloh menyampaikan bahwa bila presiden tetap dipaksa untuk mengeluarkan perpu, berarti ini sudah dipolitisasi. Maka, presiden bisa dimakzulkan.

“Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (Mahkamah Konstitusi), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan),” ujarnya, seperti dimuat Kompas.

Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyebutkan bahwa isu sumbang pemakzulan ini menjadi satu hal yang turut menahan Jokowi untuk mengeluarkan Perpu KPK. Sikap Jokowi dinilai berubah dibanding dengan sikapnya saat bertemu dengan 41 tokoh cedekiawan dan budayawan di Istana Negara pada 26 September lalu.

Menurutnya, pada pertemuan itu, Jokowi tampak semangat dan sepakat dengan para tokoh cedekiawan dan budayawan bahwa revisi UU KPK itu jauh dari harapan Jokowi. Di kesempatan yang sama, presiden pun bahkan telah berjanji akan mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu.

Bivitri menduga, keraguan Jokowi tidak terlepas dari isu pemakzulan. Bersamaan dengan itu, ia justru berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem itu keliru.

Ia menjelaskan, sistem presidensial Indonesia kini lebih konsisten, karena presiden dipilih oleh rakyat dengan masa jabat yang jelas, presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. “Jadi berbeda kerangka konstitusionalnya dengan misalnya, waktu Presiden Gus Dur dijatuhkan oleh MPR,” ucapnya.

Para Pakar: Jokowi, Jangan Ragu

Selain isu pemakzulan, Bivitri menilai, Jokowi semakin ragu untuk menerbitkan Perpu KPK setelah partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 sepakat untuk menolak. Nasib perpu menjadi buram, apakah akan jadi diterbitkan atau tidak.

Menurut Bivitri, perpu bisa diterbitkan bila terdapat kebutuhan yang mendesak. Itu telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010.

“Perpu juga bukan anomali, banyak presiden pernah menggunakan hak ini,” tuturya, seperti dikutip Jawa Pos.

Lebih lanjut dijelaskan, selama lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi pernah mengeluarkan perpu, seperti Perpu kebiri dan Perpu Ormas. Itu menjadi contoh bahwa penerbitan perpu merupakan hal yang lazim.



Senada dengan Bivitri, pakar hukum tata negara, Refly Harun, memandang unsur kegentingan yang tercantum dalam putusan MK terkait penerbitan perpu sudah terpenuhi, yakni pelemahan terhadap KPK dan jatuhnya korban jiwa dalam rentetan aksi di berbagai daerah.

Hal tersebut sejalan dengan amatan Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat). Pukat UGM menjadi pihak yang turut mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK. RUU KPK yang disahkan oleh DPR tempo hari dianggap menjadi penyulut gelombang demonstrasi mahasiswa sehingga suasana saat ini menjadi gegar.

Maka, Presiden Jokowi diminta tak perlu ragu untuk mengeluarkan perpu pembatalan UU KPK yang baru. Sebagai Presiden ia memiliki wewenang untuk mengeluarkan perpu. Presiden juga diminta tidak perlu takut bila dituding tidak menghargai DPR karena telah mengeluarkan perpu.

Menurut Lestantya R. Baskoro, wartawan senior sekaligus pengamat hukum, meski partai koalisi, termasuk PDIP, menolak Perpu KPK, Presiden Jokowi harusnya bisa tetap bersikap tegas dan berani. Ia wajib mementingkan publik, bukan golongan atau partainya sendiri, sebab Jokowi adalah Presiden Indonesia, bukan presiden parpol.

(muh/muh)