Nadiem Makarim: UN 2020 Dihapus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj.

Bandung, Talamedia.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem memastikan bahwa penghapusan UN 2020 tidak akan mengganggu proses penerimaan siswa baru.

Ia menerangkan, Ujian Nasional kini tak lagi menjadi parameter untuk seseorang bersekolah ke jenjang lebih tinggi.

“Sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” kata Nadiem usai rapat via teleconference dengan Presiden Jokowi dan menteri terkait di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Dilansir melalui tirto.id, Nadiem mengatakan, penerimaan siswa baru (penerimaan peserta didik baru/PPDB) sudah 70 persen berdasarkan sistem zonasi.

Sisanya 30 persen kursi PPDB, diberikan kepada jalur prestasi, non akademik atau akademik seperti akumulasi raport siswa 5 semester terakhir.

“Jadi itu penting bahwa pembatalan UN ini tidak seharusnya tidak berdampak kepada penerimaan peserta didik baru untuk baik SMP maupun SMA,” kata Nadiem.



Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, keputusan UN 2020 dihapus karena untuk siswa dari COVID-19. Penghapusan UN itu berlaku untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat di seluruh Indonesia.

UN dihapus tingkat SD, SMP dan SMA

“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya sebagaimana dilansir Antaranews di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Ia menjelaskan, kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujar dia.

Sebagai ilustrasi: Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dok: FSGI

Pemerintah resmi menetapkan seluruh ujian nasional tahun 2020 (UN 2020) ditiadakan. Kebijakan peniadaan UN 2020 meliputi mulai dari sekolah maupun madrasah pada tingkat dasar (SD/MI), menengah (SMP/MTS) maupun atas (MA/SMA).



“UN ditiadakan untuk tingkat SMA/MA, SMP/MTs dan SD/MI,” kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Fadjroel mengatakan, keputusan peniadaan UN 2020 adalah respon wabah dari Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Selain itu, Peniadaan UN sejalan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19.

(pal)

Probo Agung Laksono
Reporter