Mendikbud: Serial Ujian Nasional Enam Bulan

Mendikbud Nadiem Makarim saat Upacara Bendera Hari Guru Nasional 2019. Foto: kemdikbud.go.id

Bandung, Talamedia.id – Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nama Nadiem Makarim kian ramai di berbagai perbincangan, baik di media mainstream maupun media sosial. Mantan bos Gojek ini diperkirakan akan membuat sistem pembayaran SPP di berbagai sekolah melalui Gopay.

Tidak hanya itu, ternyata Nadiem mewacanakan penghapusan Ujian Nasional (UN). Sehari setelah Hari Guru Nasional, tepatnya 26 Oktober 2019, Nadiem mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, staf khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Rapat ini salah satunya mengkaji wacana penghapusan Ujian Nasional.

Nadiem mengatakan, ada beberapa hal untuk mencapai itu, seperti deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Melansir kompas.com, Ia menyebutnya “Merdeka Belajar”.



Merdeka Belajar

Pada rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Nadiem menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Dalam kebijakan ini, terdapat empat program: Penilaian Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) secara komperhensif, Perubahan sistem Ujian Nasional (UN), Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel.

Perubahan sistem UN pun menjadi salah satu yang paling disorot. Pasalnya, Nadiem dinilai akan seratus persen menghapus UN itu sendiri. Wacana penghapusan UN sebenarnya sudah disebut-sebut oleh para mendikbud sebelumnya. Namun, belum ada yang berhasil merealisasikannya.

Pada wacananya, pelaksanaan UN 2020 akan menjadi yang terakhir. Namun, tahun 2021 akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang diuji adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pro-Kontra

Tanggapan dari berbagai pihak pun cukup beragam. Dimulai dari Komisioner Komisi Perlindundan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, “Hasil riset menunjukkan bahwa guru-guru di Indonesia itu mengajar dengan pola yang tidak berubah selama 25 tahun terakhir, yaitu dengan cara ceramah, kemudian hafalan, kemudian menggunakan tes pilihan ganda. Itu sendiri kan yang dibangun oleh pemerintah melalui ujian nasional selama ini”.

Respon baik juga disambut oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi namun dengan sedikit catatan, “Kalau misal dihilangkan sama sekali dan diganti dengan model lain boleh-boleh saja, tapi dengan catatan, jangan grasa-grusu karena ini kapal besar, orangnya banyak, menyangkut haat hidup orang banyak dan sebagainya”.

Lain halnya dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Kalau tidak ditantang, tidak diuji, tidak diajak kerja keras. Kan alasannya ada guru, orangtua, murid protes karena susah, sehingga dihapus. Lho, kalau mau bangsa hebat harus melewati hal yang susah”.

Penegasan Nadiem

Menanggapi pernyataan Kalla yang kontra itu, Nadiem menegaskan, bahwa yang dihapus adalah format per mata pelajaran yang mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum. Pada rapat bersama Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (12/12/2019), Nadiem menjelaskan bahwa UN akan diganti, namun dengan asesmen kompetensi minimum. Kebijakan ini juga mengacu pada praktik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS.

Pada penjelasan sebelumnya, Nadiem berencana menguji tiga hal, yakni kemempuan literasi, kemampuan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Ia menjelaskan, literasi yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik sebuah tulisan.

“Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting,” kata Nadiem.

Selanjutnya, kemampuan numerasi yaitu menganalisis angka-angka. Sehingga penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.



Terakhir, survei karakter adalah untuk mengetahui kondisi ekosistem sekolah di luar aspek kognitif dengan menanyakan beberapa penerapan nilai, misalnya gotong royong, toleransi, pemahaman Pancasila dan sebagainya.

“Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Tujuannya, menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah,” ujar Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11 sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Covid-19

Belum sempat resmi dihilangkan, ternyata pada 2020 UN harus lebih dulu ditiadakan. Bukan karena Nadiem memajukan wacana penggantian format UN, melainkan karena pandemi global Covid-19. Ujian Nasional yang seharusnya terlaksana pada 16 Maret sampai 30 April ini resmi dibatalkan.

Pada video konferensi persnya, Selasa (23/3), Nadiem menjelaskan alasan pembatalan UN 2020, “Prinsip dasar Kemendikbud adalah keamanan dan keseharan siswa-siswi kita dan keamanan keluarga siswa-siswi itu kalau melakukan UN di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan”.

“Karena jumlah sangat besar 8 juta yang tadinya dites UN, tidak ada yang lebih penting dari pada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga sehingga UN dibatalkan untuk 2020,” tambahnya.

Selain itu, Nadiem juga mengingatkan bahwa UN bukanlah penentu kelulusan ataupun syarat seleksi masuk ke pendidikan tinggi. Jadi, lebih baik dibatalkan karena lebih banyak risikonya dari pada benefitnya.

(nrl)