Ibu Kota Baru, Kalimantan antara Khayalan atau Ancaman?

Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019) – ANTARA/Akbar Nugroho Gumay.

Bandung, Talamedia.id – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Forest Watch Indonesia (FWI), Walhi, Trend Asia, Pokja 30 dan Pokja Pesisir dan Nelayan merilis hasil kajian rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hasilnya, mega proyek tersebut dinilai cuma bakal berbuah manis bagi segelintir pihak saja.

Para penguasa lahan-lahan tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga uap batu bara, serta pengusaha properti diduga akan menjadi pihak yang diuntungkan. Pemindahan IKN terindikasi kuat sebagai “dagangan politik” para politisi lokal hingga nasional, beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif.

Nama-nama seperti Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo), Rheza Herwindo (anak Setya Novanto), Yusril Ihza Mahendra, Luhut Binsar Pandjaitan tertulis sebagai beberapa pihak di samping sederet nama lainnya yang menjadi pemegang konsesi di wilayah IKN baru.



Kawasan IKN baru nantinya dibagi menjadi tiga ring.

Ring I, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (5.644 hektar). Ring II, Kawasan Ibu Kota Negara (42.000 hektare), dan Ring III, Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (133.321 hektare).

Sukanto Tanoto, pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE), adalah yang paling mendominasi penguasaan konsesi di ring I dan II area bakal IKN baru. Di bawahnya ada nama Hashim Djojohadikusumo, lalu diikuti pengusaha-pengusaha lain yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.

Wilayah PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto pun menjadi area yang akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama IKN. Informasi ini dibenarkan oleh Mantan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro. Ia menjelaskan, Sukanto Tanoto menguasai konsesi lahan seluas 6.000 hektare.

“PT ITCI milik Tanoto sebagai pemegang konsesi HTI (hutan tanaman industri). Termasuk yang 6.000 hektare. Luasnya cek KLHK,” kata Bambang, dikutip detikcom, September lalu (18/9/2019).

Dalam laporan koalisi, Ibu Kota Baru Buat Siapa?, setidaknya terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batu bara di seluruh wilayah bakal ibu kota baru. Meski pemerintah menyatakan kawasan tersebut merupakan milik negara yang bisa diambil kapan pun, namun pihak koalisi meragukan para pemegang konsesi akan rela angkat kaki begitu saja.


Peta Penerima Untung di Mega Proyek Ibu Kota Baru/Sumber: Jatam

“Kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN mulai dari Kawasan Inti Pemerintahan, Kawasan IKN hingga Kawasan Perluasan IKN bukanlah ruang kosong. Sebab sebelumnya sudah dipenuhi oleh izin-izin dan konsesi seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, PLTU dan konsesi bisnis lainnya,” sebagaimana ditulis dalam laporan koalisi.

Menurut laporan koalisi, korporasi dinilai punya kesempatan sejak dini untuk memastikan investasi mereka aman, serta bersiasat dengan rencana hadirnya mega proyek Ibu Kota Negara.

Sejak awal, koalisi memprediksi bahwa transaksi lahan IKN akan berlangsung bukan untuk rakyat tetapi pemilik konsesi. Korporasi dinilai bakal punya kesempatan lebih untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Sementara itu, nasib warga sayangnya “masih misteri dan rumor” belaka.

Ibu Kota Baru, Kerusakan Baru

Selasa lalu (17/12) Presiden Joko Widodo mengunjungi daerah ibu kota baru untuk menentukan lokasi Istana dan kementerian-kementerian, sekaligus bertemu dengan puluhan tokoh adat setempat di Rumah Makan De Bandar, Balikpapan Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan secara langsung rencana pemindahan IKN, serta minta restu untuk melakukan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur, yakni ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.


Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Jokowi “mengkhayalkan” ibu kota baru bakal memberi kualitas hidup tertinggi bagi penghuninya, IKN yang bebas emisi, serta menjadi kota dengan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas kelas dunia.

“Kawasan itu akan menjadi kawasan yang hijau dan penuh dengan oksigen, tidak ada polusi tidak ada limbah, yang ada adalah banyak orang berjalan kaki, banyak orang naik sepeda, banyak orang naik transportasi umum, bebas emisi, yang ada adalah mobil-mobil listrik yang sudah ‘zero emission’ saya kira bayangannya itu,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, seperti dikutip dari Antara, Rabu lalu (18/12).

Rencananya, dalam pembangunan IKN baru, pemerintah akan mengusung konsep forest city, yakni hunian perkotaan yang selaras dengan ekosistem setempat. Misalnya, Jokowi memastikan di area IKN baru tak ada klaster industri, sehingga warga akan bebas dari polusi. Selain itu, Jokowi optimistis IKN baru akan mendorong pemerataan ekonomi, terutama di Indonesia timur. Ia menjamin biaya hidup dan harga kebutuhan yang murah.

Namun, sejumlah pihak menilai apa yang disampaikan oleh Presiden tidak realistis. Menurut Trisaksi Nirwono Joga, Pengajar Ilmu Tata Kota Universitas Trisaksi, janji Jokowi untuk IKN itu tak mudah diwujudkan, terutama soal konsep tata kota.

“Konsep green dan smart city itu sulit terwujud. Terlihat dari kendala lapangan yang belum diselesaikan. Apalagi tenggat waktu pembangunan sudah makin dekat,” kata Nirwono seperti dikutip Tirto, Jumat (20/12/2019).



Tak beda jauh dengan amatan sebelumnya, laporan tim koalisi pun menilai pemindahan IKN justru menjadi potensi ancaman terhadap lingkungan. Pemindahan ibu kota justru akan memperparah kerusakan Kalimantan Timur yang kini telah rusak oleh aktivitas industri ekstraktif.

Hutan sebagai ruang hidup satwa kini kian menyempit

terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit serta kebakaran lahan dan hutan. Menurut koalisi, jika IKN benar pindah, kelangsungan hidup para satwa pun akan tambah mengkhawatirkan, mereka harus bersaing dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang.

Alih-alih memulihkan Jakarta, pemerintah justru akan menciptakan kerusakan serupa di tempat baru. Lebih lanjut, proyek IKN dinilai sebagai jalan pemutihan atau “cuci dosa” bagi perusahaan-perusahaan atas kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur.

Pemindahan IKN pun dinilai akan mengancam masyarakat asli, misalnya Suku Balik yang mendiami Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di Ring I. Sekitar 150 keluarga kini tinggal di Kelurahan Pemaluan. Koalisi mengkhawatirkan mereka akan menjadi korban terdampak mega proyek IKN.

Kondisi Suku Balik ditautkan dengan warga Betawi yang tersingkir dari kampungnya akibat pembangunan Jakarta. Apa yang dialami masyarakat Betawi dapat pula berlaku bagi masyarakat asli Paser Balik.


Presiden Jokowi dinobatkan sebagai Raja Dayak (Biro Pers Satpres)

“Ibu kota baru dapat menjadi hantaman kedua bagi kelangsungan kehidupan komunitas mereka. Di wilayah inti kawasan Ibu Kota Negara ada 5 desa yang di antaranya dihuni komunitas ini,” tulis laporan koalisi.

Kekhawatiran yang sama disampaikan pula oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Menurut KIARA, IKN akan mengakibatkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional di dua wilayah, nelayan tradisional Kabupaten PPU dan nelayan tradisional Kota Balikpapan.

Lebih dari 10 ribu 55 nelayan yang menggantungkan ekonominya pada sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di Teluk Balikpapan. KIARA risau, pemindahan LKN hanya akan menjadi ajang penggusuran masyarakat pesisir.

Ibu Kota Baru, Buat Siapa?

Demi memindahkan IKN, dana sebesar Rp466 triliun siap digelontorkan dengan tiga porsi pembagian, yakni APBN Rp30,6 triliun, BUMN lewat KPBU Rp340,6 triliun dan swasta lewat skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebesar Rp95 triliun. Belum termasuk permohonan anggaran dari TNI sebesar Rp 118 triliun untuk pemindahan Markas Besar TNI.

Pemerintah acap menyebut beberapa simpul alasan terkait pemindahan IKN, seperti kota Jakarta yang dianggap sudah tidak layak sebagai situs kantor-kantor pusat pengurus negara, kotornya udara, krisis air bersih, keruwetan transportasi, kepadatan penduduk, risiko bencana, hingga demi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan Indonesia.


Sampul laporan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil

Namun, sejumlah alasan mendasar pemerintah justru dianggap lemah. Pemindahan IKN dianggap bukan solusi atas hancurnya ekologi di Pulau Jawa. Kerusakan lingkungan di pulau Jawa disebabkan bobroknya tata kelola dan tumpulnya penegakan hukum. Maka, menurut koalisi, kondisi tersebut hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. Dengan kata lain, tak ada kaitan logis antara proteksi lingkungan dengan memindahkan kantor pemerintahan ke pulau lain.

Menyelamatkan ekologi Pulau Jawa harus dengan tindakan bukan ditinggalkan. Bila pemerintah tidak memiliki pemahaman ini, maka kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan diekspor ke Pulau Kalimantan.

Selain potensi kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan aroma oligarki, pemindahan IKN pun dinilai telah mengabaikan suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal. Pemindahan IKN pun akhirnya dipandang sebagai operasi mega proyek bagi-bagi konsesi untuk pebisnis dan konsesi oligarki pascapilpres. Pemindahan IKN “tidak lebih sebagai rencana pembongkaran lebih lanjut energi kotor batu bara dan dikhawatirkan merupakan sebuah desain mega proyek korupsi dan kolusi melalui bagi-bagi konsesi”.

Meski pemerintah mengklaim bahwa pemindahan IKN bertujuan untuk kepentingan publik dan kemajuan Indonesia, pihak koalisi justru ragu, mereka mempertanyakan, “benarkah kepentingan perlunya ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik?”.

Namun, walaupun keraguan dan kritik terhadap kebijakan pemindahan IKN ini mencuat, pada Selasa lalu (17/12), Presiden Joko Widodo resmi sudah menandai titik istana baru di pucuk sebuah bukit, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN, sebagaimana pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya, tampak akan tetap berlanjut “sesakit apa pun”, demi “memperkokoh fondasi, dalam kita berkompetisi dengan negara-negara lain,” seperti kata Jokowi, sehari sebelumnya, Senin (16/12) dalam sambutan Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

(muh)