Pemkot Bandung Utang Dana Kompensasi Sampah Rp 3,2 M


Talamedia, Bandung — Pemerintah Kota Bandung menunggak dana kompensasi dampak negatif (KDN) pembuangan sampah sejak 2013, menyisakan hutang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengungkapkan, tunggakan Pemkot Bandung telah menjadi temuan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, Pemkot Bandung enggan melunasi dana KDN karena merasa telah membayar kompensasi langsung kepada warga terdampak.

“Alasan Kota Bandung tidak mau membayar KDN ritase ke Pemda KBB karena merasa sudah membayarnya langsung ke masyarakat. Sejak tahun 2006-2013 saat belum muncul Perbup, memang KDN yang terbagi tonase dan ritase itu dibayarkan langsung ke warga,” ujarnya, seperti dikutip dari Pikiran Rakyat (2/11/2019).

Dia mengungkapkan, ongkos KDN untuk tonase, yaitu Rp7.500/ton, untuk ritase Rp15.000. Kini, sekitar 400 truk dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan KBB yang masuk ke Sarimukti dengan volume sampah 6 ton/truk per harinya.

“Untuk tunggakan hutang yang Kota Bandung itu adalah dari ritase. Sebab di awal beroperasi TPA Sarimukti saat itu, truk sampah yang masuk ke Cipatat keluarnya melalui Cipeundeuy, Cikalongwetan. Namun, karena kejauhan akhirnya truk balik lagi ke Cipatat sehingga ada efisiensi BBM sekitar Rp35.000/sekali jalan. Nah, berdasarkan kesepakatan akhirnya Rp15.000 dibayarkan untuk kompensasi ritase ke warga terdampak di tiga desa,” tuturnya.

Menurut Iwan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Gubernur Jabar untuk mengatasi persoalan ini. Selama belum ditemukan kesepakatan terkait hal ini, KBB menolak sampah dari kota Bandung.

Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat telah meminta Pemerintah KBB menutup akses pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat.

(muh/muh)