PSBB Bodebek Dimulai Dini Hari Nanti

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Foto: Istimewa

Depok, Talamedia – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor dan Bekasi). Berdasarkan surat tersebut, PSBB akan mulai diterapkan pada Rabu (15/4) besok mulai pukul 00.00, selama 14 hari ke depan.

“Menteri Kesehatan sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore (11/4) yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jawa Barat itu disetujui untuk melaksanakan PSBB,” ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, saat jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4).

Emil mengatakan, setelah 14 hari PSBB, pihaknya akan mengevaluasi apakah sebaiknya diteruskan atau dikurangi intensinya.

Pemberlakuan PSBB pada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor intensinya akan berbeda pada tiap kecamatan. Hal ini dikarenakan 2 kabupaten tersebut memiliki desa, berbeda dengan Kota Bogor, Depok, dan Kota Bekasi.

“Karena itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi dua. Di zona merah, di kecamatan-kecamatan tertentu, PSBB-nya maksimal. Di bukan zone merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai menengah. Khusus untuk Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal,” ujarnya.

Saat PSBB berjalan, semua moda transportasi boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Begitu juga dengan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, barang atau logistik kesehatan, dan ketertiban

Emil memberikan kewenangan kepada bupati atau walikota untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai daerahnya masing-masing terkait sanksi pelanggaran PSBB.

“Terkait sanksi, perbedaan PSBB dengan sebelumnya sebenarnya hampir sama. Bedanya dulu tidak ada sanksi. Dengan adanya PSBB maka aparat hukum diberi kewenangan untuk memberikan sanksi,” katanya. (nrl)