PSBB Surabaya Raya Berlaku hingga Lebaran

ILUSTRASI PSBB SURABAYA. Foto: Riana Setiawan/Jawa Pos

Jakata, Talamedia.id – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dipastikan tidak berakhir besok (11/5).

Sebab, kemarin (9/5) rapat bersama antara gubernur Jawa Timur (Jatim) dan tiga perwakilan kepala daerah tersebut menyepakati diperpanjangnya masa berlaku PSBB.

PSBB di Surabaya Raya tahap pertama berlangsung 14 hari, mulai 28 April hingga 11 Mei. Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kajian epidemiologis menyebutkan bahwa masa inkubasi virus korona tidak cukup 14 hari. ”Karena itu, perlu masa perpanjangan agar PSBB maksimal,” tuturnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.



Dengan kesepakatan tersebut, PSBB di Surabaya Raya berlanjut mulai 12 hingga 25 Mei mendatang. Merujuk pada kalender nasional, pembatasan untuk menekan persebaran Covid-19 itu berlaku hingga Hari Raya Idul Fitri.

Khofifah menambahkan, PSBB tahap kedua akan berbeda dengan sebelumnya. Sanksi bakal lebih tegas. Dia belum memerinci sanksi yang akan diterapkan. Hanya, beberapa sanksi akan berkaitan dengan kebutuhan administrasi masyarakat.

Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, diskusi dan arahan dari tim kajian epidemiologis mengerucut pada perpanjangan masa PSBB. ”Butuh waktu untuk memutus rantai persebaran virus,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, perpanjangan PSBB di Sidoarjo disebabkan dua hal. Pertama, selama penerapan PSBB, jumlah warga yang terpapar korona tidak menurun, malah meningkat. Dari data gugus tugas Covid-19, pada hari pertama penerapan PSBB, jumlah warga yang positif korona mencapai 92 orang. Saat ini angkanya melonjak menjadi 152 orang.

Pertimbangan kedua adalah adanya temuan baru. Hasil penelitian terkini, virus SARS-CoV-2 tidak gampang mati. ”Bisa bertahan lebih dari 14 hari,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nur itu.

Dalam rapat, kata Cak Nur, gubernur meminta tiga daerah menjalankan enam poin. Di antaranya, PSBB tahap kedua menitikberatkan pada ketegasan bagi yang melanggar aturan. Pemprov juga meminta perubahan SOP di checkpoint. Pemeriksaan harus lebih ketat. Efektivitas penyaluran bantuan juga mendapat perhatian.